Sebagai salah satu pengguna WhatsApp (WA) dan Instagram (IG) aktif, baik untuk bekerja atau hiburan aku pun merasakan dampak dengan adanya pembatasan yang pernah dilakukan pemerintah pada 22-25 Mei lalu. 

WA semisal, aku menggunakan layanan perpesanan ini untuk mengirim gambar, menyetor dan mengkoreksi berita yang telah kususun untuk diberikan kepada redaktur. Ketika lenggang, IG menjadi media sosial favorit untuk menghibur diri atau sekedar mencari informasi terkini. 

Aku pun paham bagaimana susahnya para pelaku usaha yang menggantungkan hidupnya pada dunia digital melalui berbagai platform. Pun demikian dengan segenap warganet, mahluk unyu dengan kekuatan jarinya yang menggemaskan yang rela-rela download VPN untuk stay update, pamer kalau tetep bisa medsos-an walau dibatasi.

Sebagai sebuah Ibukota, kabar apapun dari Jakarta akan selalu menjadi berita nasional. Misal, kasus Ahok lalu. Sebenarnya yang memiliki permasalahan adalah warga Jakarta dengan pimimpinnya sendiri. Namun demikian, daerah-daerah lain juga mengetahui, update kabar tentang kasus Ahok hingga turut turun jalan. Tak heran jika posisi Gubernur Jakarta selalu menjadi rebutan karena secara popularitas terjamin.

Aksi damai yang berujung aksi kerusuhan 22 Mei lalu menjadi warning sepertinya bagi masyarakat bahwa pemerintah benar-benar memperhatikan perkembangan dunia digital terlebih karena membawa dampak nyata. Hal tersebut sepertinya dipelajari betul-betul oleh pemerintah pasca Aksi Bela Islam 2016 lalu.

Baca juga: HAK KOREKSI, CARA MENGAWAL MEDIA MASSA

Media sosial meledak pasca tahun 2014. Secara mayoritas masyarakat memiliki media sosial yang diakses dari berbagai perangkat sewaan, angsuran sampai milik sendiri. Selain gratis dan tak terbatas waktu serta tempat, media sosial menjadi alat baru yang efektif untuk memobilisasi massa.

Dimulai dengan fanspage hingga menjadi sebuah komunitas utuh yang membawa dampak riil. Ditambah lagi menjamurnya media online dengan berbagai nama daerah hingga berbau sektoral seperti politik maupun ekonomi.

Lompatan teknologi inilah yang menjadikan kita, masyarakat Indonesia sebenarnya kaget. Bagaimana tidak, dari sebuah teknologi elektronik TV tiba-tiba masuk ke era media digital. Kekagetan ini lumrah seperti konversi minyak tanah ke Gas LPJ beberapa tahun lalu. Apa yang terjadi saat itu? Berita tentang gas meledak selalu mewarnai televisi tiap waktu. Inilah yang juga terjadi saat ini.

Sepanjang 2014 sampai hari ini, banyak yang terjerat UU ITE, ada juga yang saling tuduh atas pencemaran nama baik dan banyak juga yang tergila-gila dengan ketenaran sampai-sampai panjat sosial ~ 

Namanya juga baru merebak. Istilah yang sedang tenar dikalangan millenial saat ini diantaranya influencer, content creator, vlogger sampai youtuber. Era 2009 sampai 2013 masih sedikit sekali yang memahami istilah-istilah tersebut. Sampai akhirnya lima tahun kemudian istilah-istilah tersebut menjadi familiar ditelinga kita hari ini. Namun apakah influencer benar-benar siap meng-influence dengan baik? Ku kira salah seorang influence terbaik sepanjang masa yang terus diberi kesehatan hari ini salah satunya adalah Cak Nun. 

Sebagai penjaga keamanan negara, barangkali pemerintah tak ingin luput dari lezatnya bakso malang berbagai percobaan-percobaan yang mengancam negara. Namun, perlu sikap ini pun harus dikawal oleh masyarakat dengan baik. Pendidikan dan sosialisasi menggunakan media sosial sebagai peningkatan kualitas diri perlu digagas, karena 10-20 tahun kedepan para millenial lah yang akan memegang sebagian kendali. Terlebih generasi 90'an hari ini.

Apakah pembatasan akan selamanya diperlukan? Sepertinya tidak. Jika mayoritas masyarakatnya mampu berliterasi media dengan baik dan tidak melulu nonton Kimihime menggunakan teknologi informasi untuk hiburan.

Photo by:

Photo by Fancycrave.com from Pexels

Referensi:

Republika 13 Juni 2019 - 20:21 WIB